Setiap kali agenda KTT G20 diumumkan, headline media massa bidang ekonomi selalu didominasi kabar dari ajang tersebut. Tak terkecuali saat ini, menjelang diadakannya KTT G20 di Osaka, Jepang, pada tanggal 28-29 Juni mendatang. Namun, masih jarang investor dan trader yang mengetahui mana saja negara anggota G20, maupun signifikansi dari pertemuan KTT G20 tersebut. Padahal, tak sedikit demonstrasi anarkis yang terjadi lantaran pertemuan organisasi non-formal ini, termasuk saat KTT G20 tahun 2009 di London dan KTT G20 tahun 2010 di Toronto.
Mana Saja Negara Anggota G20?
Ada anggapan keliru bahwa negara anggota G20 adalah negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Nyatanya, meski negara-negara yang tergabung dalam KTT G20 memang powerful, tetapi ada pula negara dalam jajaran 20 besar ekonomi dunia yang tidak masuk di dalamnya.
Menurut data World Economic Outlook (IMF) versi April 2018, 20 negara pemilik perekonomian terbesar berdasarkan total Gross Domestic Product (GDP) secara berturut-turut adalah: Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman, Inggris, India, Prancis, Brazil, Italia, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Australia, Spanyol, Meksiko, Indonesia, Turki, Belanda, Arab Saudi, dan Swiss. Diantaranya, ada beberapa negara yang tidak masuk dalam G20 karena berbagai alasan.
Saat ini, negara anggota G20 adalah: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Afrika Selatan, Rusia, Arab Saudi, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara keseluruhan, meski tak mencakup semua negara terkaya, tetapi KTT G20 mencakup sekitar 90 persen dari total GDP Dunia, 80 persen dari perdagangan dunia, dan dua pertiga dari populasi dunia.
Fokus Diskusi KTT G20
Sejak awal pendiriannya pada tahun 1999, G20 bertujuan untuk mendiskusikan stabilitas keuangan internasional dan utang pemerintah. Inilah mengapa negara anggota G20 akan mengirim presiden, menteri keuangan, dan pimpinan bank sentral masing-masing untuk menghadiri KTT.
Seiring dengan berjalannya waktu, topik bahasan KTT G20 mulai berevolusi hingga mencakup isu-isu yang berkaitan, seperti pertumbuhan ekonomi global, perdagangan internasional, dan regulasi pasar keuangan. Dalam beberapa pertemuan KTT G20 terakhir, bahkan mulai dibahas pula isu ekonomi digital dan mata uang kripto.
Di saat yang sama, KTT G20 dianggap kurang menyoroti masalah seperti keadilan sosial, demokrasi, dan energi terbarukan; serta abai terhadap ancaman perubahan iklim. Sejumlah organisasi sayap kiri juga mengkritik G20 sebagai perserikatan yang memperkuat dominasi korporasi kapitalis dalam globalisasi.
Kritik Terhadap G20
Tak dapat dipungkiri bahwa KTT G20 memegang peran penting dalam menentukan arah ekonomi dan geopolitik dunia. Namun, eksklusivitas keanggotaan dan kurangnya transparansi telah mengakibatkan banyak kritik.
Kritik Pertama: Minimnya Keterwakilan Kawasan Tertinggal
Secara terbuka, G20 mengakui bahwa keanggotaannya tidak mengikuti daftar negara dengan perekonomian terbesar di dunia dalam periode kapanpun. Mengenai kriteria keanggotaan, G20 memaparkan:
"Dalam forum seperti G20, sangat penting bagi jumlah negara yang terlibat untuk terbatas dan tetap guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan aktivitasnya. Tak ada kriteria formal untuk keanggotaan G20 dan komposisinya tak pernah berubah sejak didirikan. Demi (mencapai) target G20, dianggap penting untuk melibatkan negara-negara dan kawasan yang memiliki signifikansi sistemik terhadap sistem keuangan internasional. Aspek seperti keseimbangan geografis dan perwakilan populasi juga memainkan peran penting."
Retorika demikian memancing kritik yang menuduh G20 bersifat "eksklusif" dan "mengucilkan kawasan tertinggal dari kesempatan untuk ikut andil dalam penentuan arah pembangunan global". Akibatnya, G20 dituding ikut andil dalam mempertajam kesenjangan negara miskin - negara kaya. Bahkan dengan kondisi G20 saat ini yang memasukkan Afrika Selatan, tuduhan serupa tetap ditimpakan kepada KTT G20. Karena perwakilan Afrika hanya satu itu saja.
Kritik Kedua: Menggerogoti Legitimasi Lembaga Internasional Lain
Dalam sebuah wawancara dengan Der Spiegel, mantan menteri luar negeri Norwegia, Jonas Gahr Støre menjuluki G20 sebagai "salah satu kemunduran terbesar sejak Perang Dunia II", karena 173 negara yang termasuk anggota PBB tidak masuk di dalamnya. Dengan demikian, ia menilai G20 menggerogoti legitimasi organisasi-organisasi internasional yang didirikan untuk mempromosikan kerjasama global pasca Perang Dunia II, termasuk PBB, IMF, dan World Bank.
Kritik serupa disampaikan oleh perwakilan Singapura untuk PBB. Menurut mereka, karena keputusan dalam KTT G20 bisa memengaruhi semua negara, baik besar maupun kecil, maka semestinya negara-negara utama non-G20 juga diikutkan dalam diskusi.
Sejalan dengan beragam kritik ini, KTT G20 mengundang kehadiran perwakilan dari negara-negara dan organisasi tertentu. Misalnya dari Uni Afrika, APEC, ASEAN, IMF, dan WTO. Namun, para kritikus menilai kalau kehadiran mereka hanya sekedar "numpang nama" karena diskusi paling penting antar negara anggota G20 tetap diadakan dalam ruang tertutup.
Kritik Ketiga: Lembaga G20 "Tak Bersifat Mengikat Secara Hukum"
Berbeda dengan lembaga seperti PBB, pendirian G20 tidak didasarkan oleh pakta tertentu. G20 tak memiliki kantor permanen tertentu dan tak punya staf tetap. Mereka juga tak punya kekuatan hukum untuk memaksa negara-negara anggotanya mengikuti suatu aturan tertentu maupun melaksanakan deklarasi bersama. Akibatnya, efektifitas penyelenggaraan KTT G20 itu sendiri dipertanyakan.
Di sisi lain, biaya penyelenggaraan KTT G20 tidaklah murah dan dianggap membebani anggaran negara tuan rumah. Hal ini acap memantik kemarahan demonstran di berbagai negara, bahkan massa dari kawasan relatif kaya seperti Kanada. Demonstrasi saat KTT G20 Toronto justru merupakan salah satu protes massa terbesar dalam sejarah Kanada.
Menjelang KTT G20 Osaka pada tanggal 28-29 Juni mendatang, belum ada pihak yang menyatakan akan berdemonstrasi. Demo anarkis juga diperkirakan tidak akan terjadi. Namun, sorotan pasar terpusat pada harapan Presiden AS Donald Trump untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping guna menyelesaikan konflik perdagangan antara kedua negara dalam ajang tersebut.
Hingga hari ini, pihak Beijing belum bersedia mengonfirmasi kehadiran Xi, sehingga para pengamat masih harap-harap cemas. Perlu diingat kembali, G20 tak bisa memaksa seluruh presiden negara anggotanya hadir dalam KTT. Demikian pula, tak ada satupun negara anggota G20 lain yang dapat memaksa keduanya untuk berdamai. Sekalipun seandainya Xi hadir, hasil pertemuannya dengan Trump belum tentu mengakhiri perang dagang; sebagaimana juga telah terjadi dalam KTT G20 tahun lalu.
