Bitcoin Di-Hack: Apakah Ini Akhir Dari Bitcoin?

Akhir Januari lalu, dua orang operator bursa Bitcoin ditangkap di AS atas tuduhan pencucian uang. Belum selesai masalah itu, dua bursa Bitcoin terbesar dunia, Mt.Gox dan Bitstamp, menghentikan withdrawal Bitcoin. Kemudian kemarin, Bitcoin Foundation menyatakan bahwa masalah sistem yang dialami oleh kedua bursa Bitcoin tersebut adalah karena Bitcoin diserang oleh hacker tak dikenal dengan serangan denial of service. Apakah ini pertanda kejayaan Bitcoin akan berakhir?
Masalah Hukum Hingga Hacking
Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang cryptocurrency yang belakangan ini amat populer di dunia virtual. Karakter khas bitcoin yang tidak dicetak oleh pemerintah manapun dan nilainya berfluktuasi tergantung permintaan, membuat bitcoin disukai oleh banyak orang. Hingga berita ini diangkat, bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran di ribuan merchants online dan offline. Namun, eksistensinya masih kontroversial dan penuh tanda tanya.

Tahun lalu, FBI menutup operasional pasar gelap online Silk Road dan menyita 144.000 btc karena terkait dengan perdagangan narkoba (Silk Road dikenal sebagai e-bay-nya narkoba). Banyak yang berpikir bahwa masalah itu sudah selesai disitu. Tetapi akhir Januari kemarin, dua operator bursa Bitcoin, Robert Faiella dari BTCKing dan Charlie Shrem dari BitInstant, ditahan di Amerika Serikat. Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka dengan sengaja mensuplai bitcoin untuk perdagangan narkoba di Silk Road.

Charlie Shrem termasuk pendiri Bitcoin Foundation, grup yang mempromosikan penggunaan bitcoin, tetapi setelah penahanannya, juru bicara Bitcoin Foundation mengatakan 'good riddance' (syukurlah). Para penggiat bitcoin ingin meyakinkan publik bahwa fase dimana Bitcoin dimanfaatkan untuk aktivitas illegal, telah berlalu. Walaupun demikian, bukan berarti masalah hukum bitcoin selesai. Bursa-bursa bitcoin di AS telah ditutup oleh pihak berwenang atau mengalami kesulitan operasional karena belum jelasnya peraturan hukum tentang bitcoin. Di belahan dunia yang lain, pemerintah Cina dan Rusia, berusaha untuk melarang dan membatasi penggunaan Bitcoin.
Sabtu kemarin (8/2), bursa bitcoin terbesar di Dunia, Mt.Gox, menghentikan penarikan dengan alasan ada kecacatan pada bitcoin yang mengakibatkan pembatalan pada transaksi yang telah dilakukan. Akibatnya, nilai bitcoin langsung jatuh ke level terendah dalam hampir dua bulan. Pada hari Senin (10/2), Mt.Gox mengeluarkan pernyataan lebih lanjut bahwa penarikan cash bisa dilakukan, tetapi penarikan bitcoin untuk sementara masih belum memungkinkan karena kesalahan teknis, dan mereka masih berupaya untuk menyelesaikan masalah. Sehari kemudian, bursa bitcoin Bitstamp juga menghentikan semua penarikan bitcoin, kali ini gara-gara serangan denial-of-service, sehingga mereka tidak bisa memerika rekening. Operator dompet bitcoin Coinbase juga mengalami penundaan dan masalah penarikan. Bitcoin pun terperosok makin dalam.

Awalnya, Gavin Andresen dari Bitcoin Foundation menyatakan bahwa masalah penarikan di Mt.Gox bukan salah bitcoin, justru Mt.Gox harusnya siap untuk melakukan update dan mengakomodasi perubahan-perubahan dalam sistem bitcoin yang terjadi secara dinamis. Namun kemarin ia menyebutkan bahwa kebijakan bursa-bursa tersebut diambil guna melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan dana. Ini karena masalah yang sesungguhnya adalah serangan denial-of-service ke jaringan bitcoin. Serangan tersebut tidak berupaya untuk mencuri bitcoin, tetapi berhasil mencegah konfirmasi transaksi yang menggunakan bitcoin.

New York Akan Meregulasi Bitcoin
Rangkaian peristiwa tersebut mewakili perkembangan terakhir mata uang yang sedang naik daun ini. Terlepas dari semua masalah itu, kian meluasnya pengguna bitcoin mendesak pemerintah di berbagai negara untuk mengeluarkan pernyataan sikap mengenai mata uang virtual. Selain Cina dan Rusia, umumnya berbagai negara menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual tidak legal. Namun demikian, mereka tidak secara eksplisit melarang masyarakat untuk menggunakannya. Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah semacam itu. Awal minggu ini, Bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang virtual yang lain bukan alat pembayaran yang sah.

AS justru mengambil langkah berbeda. Mungkin dikarenakan banyaknya warga dunia kriminal disana yang berpaling ke bitcoin dalam upaya menghindari deteksi radar hukum. Benjamin Lawsky dari Departemen Jasa Keuangan New York mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan regulasi tentang penggunaan mata uang virtual, dan berharap peraturan tersebut akan siap dirilis dalam tahun ini.
Langkah ini bisa diinterpretasikan dengan dua cara. Pertama, AS bersiap-siap untuk membekuk lebih banyak kriminal yang memanfaatkan bitcoin. Kalau ini benar, kita bisa memperkirakan nilai bitcoin naik beberapa waktu setelah rilis peraturan tersebut, tetapi kemudian merosot lagi. Kedua, AS akan berpartisipasi lebih jauh dalam melegalkan penggunaan bitcoin. Kalau AS sudah mengizinkan, maka kita bisa mengharapkan negara-negara lain untuk mengikuti teladannya.

Apapun makna dibalik upaya-upaya meregulasi bitcoin, yang sudah pasti adalah bahwa nilai mata uang virtual saat ini masih amat sangat fluktuatif. Ia bisa jadi amat menguntungkan kelak bagi mereka yang mulai menambang atau memperdagangkan bitcoin sejak sekarang. Spekulasi seperti ini membuat penggemar bitcoin masih melimpah walau berulang kali terlibat masalah. Melihat semangat AS untuk meregulasi mata uang ini, kami bisa mengatakan bahwa bitcoin masih punya masa depan. Namun, seperti kata Bank Indonesia, "Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna..."