Di penghujung akhir perdagangan bulan September, berbagai isu negatif dan positif semakin banyak berdatangan. Dari dalam maupun luar negeri, terjadi perubahan-perubahan proyeksi ekonomi yang cukup penting. 
Dari Amerika Serikat, data ekonomi seperti sektor manufaktur, perdagangan, dan perumahan menunjukan peningkatan hingga kuartal ke tiga yang sebelumnya sudah dirilis, semakin mempertegas pemulihan perekonomian negeri Paman Sam yang berjalan lebih cepat dari perkiraan. Pemulihan ini diperjelas kembali oleh indeks manufaktur AS September yang dirilis mencapai level level 57,9, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dan juga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6% di kuartal II tahun 2014 dimana ini merupakan laju tercepat sejak kuartal IV tahun 2011. Pertumbuhan tersebut didukung oleh naiknya level personal consumption, private inventory investment, ekspor, pengeluaran pemerintah, dan investasi residensial dan non-residensial. Dengan ekonomi yang berangsur pulih ini, semakin memperkuat ekspektasi terhadap kenaikan Fed Rate (suku bunga The Fed) yang akan terlaksana lebih cepat dari perkiraan.
Dari dalam negeri, diawali dengan direvisinya outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Asian Development Bank (ADB) menjadi 5,3%, dari semula 5,7% di tahun ini. Dan, ADB juga merevisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 menjadi 5,8%. ADB menilai, kondisi moneter ketat yang sedang diterapkan pemerintah saat ini membatasi permintaan dalam negeri, serta mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Selain itu, pelarangan ekspor biji mineral mentah juga dapat menurunkan pertumbuhan ekspor Indonesia. ADB menilai, ada hal lain yang dapat membantu mendorong perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, yaitu infrastruktur. Namun, dengan catatan: jika subsidi bahan bakar minyak dapat dikurangi.
Neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus mengalami defisit US$310 juta. Defisit ini disebabkan oleh tingginya defisit pada sektor migas sebesar US$800 juta. Pada bulan Juli 2014 neraca perdagangan tercatat surplus US$130 juta. Ekspor Indonesia pada Agustus 2014 mencapai US$14.48 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 2.48% MoM dan 10,63% YoY. Impor Indonesia di bulan Agustus mencapai US$14.79 miliar atau naik sebesar 5.05% MoM dan 13,69% YoY. Ekspor Indonesia selama tahun 2014 tercatat sebesar US$117,42 miliar atau turun 1,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Nilai impor selama tahun 2014 mencapai $118,83 miliar atau turun 4,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2013.
Data lainnya yang baru saja dirilis, angka inflasi bulan September 2014 tercatat sebesar 0,27%. Memasuki awal bulan Oktober, laju inflasi September dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 0,27%, atau lebih rendah dari bulan Agustus sebesar 0,47%. Dengan demikian, laju inflasi selama tahun 2014 mencapai 3,71% dan secara tahunan (yoy) sebesar 4,53%.
PMI manufaktur Indonesia naik dari 49.5 di bulan Agustus ke 50.7 di bulan September. Membaiknya aktivitas sektor manufaktur Indonesia ini menandai ekspansi di sektor produksi setelah bulan sebelumnya sempat mengalami kontraksi. Membaiknya data ekonomi yang dirilis diharapkan dapat menjadi katalis penopang IHSG selama sepekan kemaren. Namun sayangnya, kondisi politik domestik yang kian keruh membuat IHSG selama sepekan terkoreksi dalam 3,57% ke level 4949,35.
Parlemen Mengkhawatirkan
Pasar merespon negatif beberapa rancangan undang-undang yang baru disahkan parlemen. Apalagi, kondisi parlemen yang terbelah menjadi 2 blok yang tidak seimbang ini, membuat banyak kalangan khawatir jika blok mayoritas dapat bertindak semena-mena. Kekhawatiran ini semakin terlihat ketika RUU Pilkada tidak langsung disahkan dengan sangat mudah. Banyak kalangan menilai, pilkada melalui parlemen adalah bentuk kemunduran demokrasi yang kemungkinan dapat membawa Indonesia kembali ke zaman orde baru.
Dipilihnya pemimpin-pemimpin daerah melalui parlemen malah akan semakin membuat kalangan elit dengan leluasanya menguasai perpolitikan dan perekonomian, menghasilkan pemimpin daerah yang hanya sebagi boneka politik, izin ekspansi atau investasi yang harus melalui meja yang menyebabkan biaya menjadi meningkat, dan masyarakat khawatir jika praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme berjamaah para elit lebih marak terjadi namun tidak diberantas seperti zaman sebelum reformasi sekarang ini.
Disahkannya RUU Pilkada merupakan awal kekhawairan banyak pihak. Setelah RUU Pilkada disahkan, kekhawatiran tersebut semakin jelas saat pimpinan parlemen dikuasai kelompok mayoritas. Dengan dikuasainya parlemen oleh kelompok mayoritas dan menempatkan kader-kader mereka menjadi pimpinan, banyak kalangan resah jika nantinya parlemen dapat kendalikan berdasarkan kepentingan kelompok tersebut dan menggadaikan kepentingan negara.
Kebijakan Kedepan
Untungnya, pengurangan subsidi tidak perlu lewat persetujuan parlemen. Presiden baru dapat segera membuat kebijakan pengurangan subsidi tanpa melalui parlemen. Sebelumnya, parlemen memberikan fleksibilitas atas kebijakan yang menyangkut subsidi energi. Bahkan, parlemen memberikan 5 trilyun sebagai kompensasi untuk bantuan masyarakat yang dinilai akan kena imbas pengurangan subsidi tersebut.
Presiden terpilih direncanakan akan mengurangi subsidi pada November tahun ini. Dengan kebijakan ini, diharapkan dana anggaran pemerintah yang terserap untuk subsidi dapat dibatasi. Sehingga, dana anggaran untuk infrastruktur dapat lebih banyak ketersediannya.
Penetapan moneter yang ketat oleh bank sentral membuat perekonomian berjalan lambat. Namun, banyak kalangan memprediksi, jika infrastruktur dimaksimalkan dan subsidi dapat dikendalikan, maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih baik. Permasalahan infrastruktur yang minim adalah masalah klasik yang meskipun semua orang tahu dan petinggi negara pun tahu, namun belum ada yang bisa menyelesaikannya. Infrastruktur yang minim juga membuat investasi dalam negeri menjadi lebih mahal biaya nya. Sehingga, banyak investor yang lebih berminat menanamkan modalnya dinegara lain, ketimbang menanamkannya di Indonesia.
Memaksimalkan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang wajib dan harus diprioritaskan oleh presiden terpilih. Mengingat, karena keterbatasan infrastruktur yang terjadi sekarang ini, membuat Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas tetapi persebaran ekonomi yang tidak merata. Dalam kampanyenya, presiden terpilih menawarkan gagasan membuat tol laut sebagai infrastruktur, untuk menghubungkan pulau-pulau besar Indonesia yang tersebar. Menurut banyak kalangan, gagasan tersebut menarik dan harus diwujudkan. Mengingat dengan adanya tol laut yang menghubungkan antar pulau, akan membuat biaya logistik dapat menurun signifikan. Sehingga ekonomi di semua daerah dapat tumbuh secara merata.
(Berharap) Wakil Rakyat Dan Pemimpin Rakyat Saling Sinergi
Dikuasainya parlemen oleh kelompok mayoritas dan terpilihnya pemimpin parlemen dari kelompok tersersebut dikhawatirkan akan menghambat kinerja presiden terpilih. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebijakan – kebijakan presiden yang pelaksanaannya harus mendapatkan pesetujuan dari parlemen. Padahal, terpilihnya presiden baru memberikan angin segar akan reformasi ekonomi dan birokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Sehingga, ditakutkan banyak kebijakan pemerintah nantinya akan terhambat saat diajukan ke parlemen.
Namun, penulis yakin meskipun presiden dan parlemen dari kelompok yang berbeda, namun tujuan mereka sama, yaitu menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Sehingga, penulis harapkan baik parlemen maupun presiden dapat saling sinergi untuk negara. Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu kenaikan Fed Rate yang bisa mengancam perekonomian nasional.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya diatas, bahwa dari data perekonomian Amerika yang telah dirilis, menunjukan pemulihan ekonomi negeri Paman Sam tersebut berjalan lebih cepat dari perkiraan. Melihat perekonomiannya berangsur-angsur membaik, langkah awal yang dilakukan The Fed adalah dengan menghentikan pemberian stimulus yang telah berlangsung selama krisis. Penghentian stimulus yang berlangsung lebih cepat ini membuat dollar semakin menguat atas beberapa mata uang lainnya, termasuk rupiah.
Rupiah yang semakin melemah dapat menggoncangkan perekonomian Indonesia. Negara ini masih bergantung pada impor, terutama impor migas. Ditambah lagi masalah defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal masih belum terselesaikan.
Perekonomian Indonesia tengah mengalami sedikit masalah. Oleh karena itu, diharapkan kisruh perpolitikan yang terjadi sekarang ini dapat diselesaikan dengan cepat. Karena, ketika perekonomian sedang kurang bagus, tetapi kondisi politik masih stabil, dapat memberikan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan ramah. Namun, jika kondisinya berbalik dimana perekonomian kurang bagus dan gejolak politik makin memanas, maka akan membuat Indonesia dipandang semakin bermasalah. Kejadian ini pernah dialami Indonesia ditahun 1997/1998.
Agar Indonesia tidak kembali ke situasi 1997/1998, diharapkan pemerintah segera menata kembali fundamental ekonomi Indonesia, terutama segera mengurangi besarnya subsidi energi. Selain pemerintah, parlemen juga diharapkan dapat segera menyelesaikan kisruh politik yang sedang terjadi. Mengingat capital inflow yang masuk ke Indonesia jumlahnya cukup banyak, jika keduanya tidak saling membantu membenahi diri masing-masing, dan juga bersama-sama membantu memajukan Indonesia, ditakutkan dana yang selama ini masuk akan keluar, dan memporak-porandakan ekonomi Indonesia seperti tahun 1997/1998.
