Pound diperdagangkan nyaris flat sekitar level 1.3010 terhadap Dolar AS dalam perdagangan yang sepi hari ini (23/Desember) menjelang libur Natal. Isu brexit menghadapi time out, setelah Parlemen Inggris yang dikuasai oleh partai Konservatif menyetujui rancangan EU Withdrawal Agreement Bill -alias RUU Brexit- pada pekan lalu. Kasak-kusuk seputar polemik tersebut akan berlanjut lagi pada awal tahun depan.
Grafik GBP/USD Daily via Tradingview.com
Pada hari Jumat malam waktu setempat, anggota Parlemen Inggris sepakat mendukung pengesahan rancangan EU Withdrawal Agreement Bill dengan hasil voting 358-234. Para wakil rakyat Inggris akan kembali melanjutkan proses legislasi rancangan undang-undang tersebut setelah reses Natal, yaitu pada tanggal 7, 8, dan 9 Januari dengan target pengesahan sebelum deadline 31 Januari. Sesuai amandemen yang dilakukan oleh PM Boris Johnson, perundangan ini juga memuat larangan perpanjangan masa transisi hingga lebih dari tahun 2020.
Dengan disahkannya RUU Brexit tersebut, maka Inggris dipastikan bakal keluar dari Uni Eropa sesuai deadline 31 Januari 2020. Namun, klausa mengenai larangan perpanjangan masa transisi lebih dari 31 Desember 2020 juga memicu kontroversi. Walaupun PM Johnson meyakini kesepakatan dagang dengan Uni Eropa bisa dicapai dalam kurun waktu setahun, tetapi banyak pihak memandang jadwalnya tidak realistis.
Valeria Bednarik dari FXStreet mencatat, "Perundangan ini sekarang akan maju ke House of Lords dan diperkirakan lolos tanpa masalah. Meski demikian, pasar bisa membaca peristiwa ini sebagai (sesuatu yang) negatif, karena akan meningkatkan kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa deal."
Chris Graham, ekonom senior Standard Chartered, juga menilai bahwa langkah Johnson menutup peluang perpanjangan masa transisi tanpa adanya tekanan politik apapun untuk melakukannya, membuat pasar kaget. Katanya, "Saya kira Sterling bisa mulai naik lagi jika kita menyaksikan tanda-tanda data ekonomi yang lebih kuat dan kemajuan dalam negosiasi Inggris-Uni Eropa tentang hubungan mereka di masa depan."
Sejumlah analis lain mensinyalir Johnson akan berupaya menghindari ancaman "No-Deal Brexit" dengan merundingkan kesepakatan dagang ala kadarnya saja dengan Uni Eropa selama tahun 2020. Setelah akhir masa transisi berlalu, barulah sang Perdana Menteri akan membahas kesepakatan dagang yang lebih terperinci dan menyeluruh. Namun, strategi ini bakal menyisakan banyak ketidakpastian bagi para pebisnis dan masyarakat Inggris.
